Narasiterkini.com, Blangpidie – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 dibuka secara resmi oleh Bupati Abdya, Akmal Ibrahim yang bertempat di Aula Bappeda. Rabu,(31/03/2021)
Musrembang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan dalam hal Rencana Pembangunan Daerah setiap tahun, sehingga setiap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya harus diusulkan melalui musyawarah dan masuk kedalam rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
Pembukaan Musrembang tahun 2022 tersebut mengangkat tema ‘Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan PAD dan Pengentasan Kemiskinan’.
Dalam sambutannya, Bupati Akmal Ibrahim menyampaikan bahwa, Musrenbang digelar dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Tahun 2022 yang merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Abdya.
“Melalui kegiatan ini kita dapat menerima masukan dari para pemangku kepentingan mulai dari Gampong, Kecamatan hingga Kabupaten,” ujar Akmal Ibrahim.
Akmal Ibrahim juga mengatakan, pemerintah kabupaten Abdya saat ini harus menyesuaikan anggaran selama Pandemi Covid-19 ini, sesuai dengan arahan pemerintah pusat Pemkab Abdya diwajibkan untuk mengalokasikan penanganannya hingga 8% dari Dana DAU, selanjutnya kewajiban pengalokasian anggaran sesuai dengan amanah Undang-Undang diantaranya bidang pendidikan 20%, kesehatan 10%, pengalokasian ADD 10% dan lainnya.
“Penyelarasan dan pengintegrasian rencana pembangunan, tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional wajib kita lakukan menyikapi ketersediaan dan keterbatasan anggaran yang kita miliki,” sebut Bupati Abdya.
Sebelumnya kepala Bappeda Abdya, Firmansyah, ST dalam laporannya menyampaikan bahwa, dalam Perencanaan Pembangunan Abdya yang akan dicapai sesuai dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 yaitu, Bersama Kita Wujudkan Aceh Barat Daya Yang Sejahtera dan Islami.
“Sejahtera dalam arti selama lima tahun kedepan, Pemerintah harus mampu menurunkan angka kemiskinan secara periodik. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan kemampuan Daerah, memberi stimulus dan pemberdayaan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, perkembangan etos kerja dan pendapatan masyarakat,” ucap Firmansyah.
Sedangkan Islami bermakna bahwa, ingin mewujudkan masyarakat yang Religius, menerapkan nilai-nilai Islami dalam setiap kegiatan dan tatanan kehidupan, sosial dan budaya. Agama harus mampu menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan berdasarkan RPJMK Abdya tahun 2017-2022.
“Prioritas pembangunan kita adalah peningkatan PAD dan ZIS, Pengembangan akses dan jaringan pasar, peningkatan kualitas Infrastruktur publik dan pelayanan dasar, Peningkatan mutu Pendidikan dan Layanan Kesehatan, Peningkatan Implementasi Syariat Islam serta peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Daerah,” imbuh Firmansyah.
Kegiatan ini dihadiri, Ketua DPRK Abdya Nurdianto, Kejari Abdya Nilawati, SH. MH, Dandim Abdya Letkol Inf Arip Subagiyo, Kapolres Abdya AKBP. Muhammad Nasution, SIK, Sekretaris Bappeda Provinsi Aceh Ir. Alamsyah, Mr, para SKPK, Tokoh Masyarakat, Kepala OPD dan tamu undangan lainnya. (Taufik)
