Narasiterkini.com, Suka Makmue- Bappeda Kabupaten Nagan Raya adakan rapat review Rancangan Awal Dokumen RKPK Nagan Raya Tahun 2022 dengan Forum Anak Kabupaten Nagan Raya (Fonara), Jumat, (21/5/2021). berkaitan dengan pemenuhan hak anak.
Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Nagan Raya, T. Kamaruddin, M.Si yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda, Efliyanto, SE., MM menyebutkan dimana salah satu faktor keberhasilan pembangunan adalah kebermanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat termasuk elemen anak. tidak hanya sebagai penikmat manfaat pembangunan, anak juga perlu terlibat dalam perencanaan.
“Elemen ini memiliki kontribusi yang dapat memberikan akses dalam memciptakan perencanaan sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan,” ungkap Efliyanto.
Menurutnya, anak sampai saat ini masih berada dilatarbelakang saja dalam proses pembangunan. kesejahteraan anak diasumsikan akan terjadi bila pembangunan berjalan dengan baik. jadi anak hanya ada dalam anggapan dan tidak pernah dikedepankan secara sadar dan sengaja sebagai wawasan pembangunan dan bukan subyek pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berkomitmen pada saat membuat design perencanaan pembangunan, suara anak juga harus diakomodir. dan dalam konteks perencanaan, sebagai motor penggeraknya adalah pemerintah, tetapi belum tentu yang dilakukan pemerintah itu benar, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan anak. sehingga penting suara anak juga didengarkan.
“Partisipasi anak merupakan salah satu prinsip dasar pelaksanaan konvensi hak anak, dan keterwakilan anak dalam perencanaan pembangunan merupakan bentuk pemenuhan hak partisipasi anak,” tambah Sekretaris Bappeda. dimana arah kebijakan dan strategi pemenuhan hak dan perlindungan anak yang merupakan bagian strategi perwujudan kabupaten layak anak mencakup diantaranya peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya.
Sementara Panitia kegiatan dalam hal ini Kabid PSDMK Bappeda Kabupaten Nagan Raya, Faisal, S.T menerangkan kegiatan itu mengacu pada peraturan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
“Indikator Kabupaten Layak Anak dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program kegiatan,” terang Faisal, melalui sebuah sistem pembangunan anak yang lebih terintegrasi, holistik, berkelanjutan dengan mensinergiskan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam menjamin kepastian pemenuhan kebutuhan dan pengarus utamaan hak-hak anak guna mewujudkan Nagan Raya menuju Kabupaten Layak Anak.
Secara umum, Ketua Fonara, Nurfajri Maulina mengapresiasi Pemkab Nagan Raya dimana untuk kegiatan pemenuhan hak anak anak tahun 2022 sudah mengakomodir kebutuhan anak Nagan Raya. dalam rapat tersebut juga berhasil menambahkan beberapa poin penting yang dirasa perlu menjadi rencana aksi kedepan.
Beberapa catatan tambahan diantaranya adanya fasilitas ramah anak disabilitas, implementasi MoU antara KemenPPPA dengan Dewan Pers berupa adanya pelatihan jurnalistik di Nagan Raya agar kedepan pemberitaan media di Nagan Raya ramah anak (mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak).
Selanjutnya dengan tingginya kasus kekerasan baik fisik maupun seksual terhadap perempuan dan anak di Nagan Raya maka perlu adanya sosialisasi di akar rumput (desa hingga dusun) dan terakhir Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menertibkan iklan rokok yang selama ini bebas bertebaran di Nagan Raya.
Terlihat hadir Sekretaris Bappeda Nagan Raya, Efliyanto,SE MM yang juga peserta aktiv dalam kegiatan tersebut, selanjutnya unsur dari dinas PMGP4, dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Kabid Pemerintahan SDM dan Keistimewaan, Kabid Perencanaan Pembangunan Perekonomian.
Selanjutnya, Kabid Penelitian dan Pengembangan, Kabid, Perencanaan Pembangunan Infrastruktur,
Kabid, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Dinas PMGP4,
para Kasubbid Bidang PSDMK pada BAPPEDA, Kasi Perlindungan Anak Bidang PPPA, Ketua Forum Anak Kabupaten Nagan Raya dan anggota dan unsur dari media. (*)
Discussion about this post