Narasiterkini.com, Tapaktuan – Sekretaris Komisi VI membidangi kesehatan, Novi Rotsmita menyatakan kondisi Aceh Selatan saat melakukan pembukaan PPPK, formasi yang diterima hanya 100 orang, tentu peluang Nakes sekitar 27 orang saja sehingga banyak formasi yang tidak tertampung.
“Para Nakes menuntut menjadi PPPK atau paling tidak mengutamakan mereka yang sudah mengabdi 5 tahun lebih agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada mereka,” kata Ketua Fraksi Nasdem DPRK Aceh Selatan tersebut kepada media. Senin, (13/01/2025).
Menurut Novi, seharusnya setiap formasi yang di buka di prioritaskan untuk honorer yang sudah lama mengabdi bahkan sudah 15-20 tahun. Secara aturan ini adalah kewenangan pusat, maka Menpan-RB telah mengatur proses seleksi, namun dengan kondisi seperti ini pemerintah segera memberi perhatian serius untuk mereka.
“Lain lagi dengan Nakes Honorer di Rumah sakit itu tidak terdaftar di data base, karena BLUD yang hanya bisa mendaftar seleksi tahap 2, secara otomatis akan bersaing kembali dengan yang baru-baru meskipun honornya sudah bertahun-tahun,” ujarnya
Diketahui gaji PPPK di bebankan ke daerah sehingga pemerintah daerah tidak mampu membayar, jadi penerimaan PPPK terbatas. Kita berharap pemerintah pusat memberi perhatian lebih dalam hal ini, agar ada solusi supaya mereka tertampung.
Novi Rosmita menegaskkan terkait aksi unjuk rasa Nakes Honorer di Aceh Selatan, maka DPRK Aceh Selatan akan segera menyurati PJ Bupati, memanggil pihak Dinkes, BPKSDM, untuk membahas lebih lanjut dalam rapat kerja Komisi. Apakah perlu dilakukan pansus atau menyurati ke pemerintah pusat.
Ia mengatakan, DPRK Aceh Selatan akan pertanyakan ke Dinkes, berapa jumlah real data para pekerja honorer dan berapa lama sudah mengabdi.
“Kita menyayangkan selama ini Nakes Honorer hanya terima upah dari jasa layanan JKN BPJS, sementara kegiatan BOK tidak ada anggaran khusus untuk bisa tertampung di DPA Dinkes seperti yang bekerja di dinas-dinas lainnya, dan jasa merekapun cuma kisaran Rp. 300 ribu,” ucap Novi, mengutip penyampaian salah satu Nakes saat audensi.
Ia menambahkan, belum lagi jasa non kapitasi mereka sekarang sudah tidak terbayar, sejak Agustus 2024 lalu, ini sudah empat bulan mandek tentu sangat disayangkan, padahal pihak BPJS sudah membayar melalui Pemda (BPKD).
“Kita berharap para Nakes Honorer menjadi prioritas, mereka adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas. Sekitar 80 persen pekerja Pukesmas di dominasi para tenaga honorer dan tanpa mereka Pukesmas di pastikan lumpuh,” pungkasnya. (RO)
