Narasiterkini.com, Banda Aceh– Bencana banjir dahsyat yang melanda Aceh belakangan ini telah menyita perhatian publik. Menyikapi situasi ini, Teuku Cut Man, SE Eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Meulaboh Raya, melontarkan desakan keras kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) agar tidak membiarkan Gubernur Aceh, Mualem (Muzakir Manaf), berjuang sendirian dalam penanganan bencana.
Dalam keterangannya, Teuku Cut Man mendesak Ketua DPRA untuk segera mengambil langkah politik strategis guna memberikan dukungan penuh (mem-back up) kepada Gubernur Mualem, memastikan penanganan banjir Aceh mendapatkan kontribusi politik yang signifikan dari lembaga legislatif.
Pertaruhan Marwah Aceh
Cut Man menilai bahwa kepemimpinan Gubernur Mualem saat ini adalah pertaruhan terakhir untuk menyelamatkan marwah Aceh di mata nasional.
“Sosok Mualem, menurut hemat kami, merupakan satu-satunya pemimpin yang disegani oleh pihak Jakarta. Ini adalah simbol kekuatan politik rakyat Aceh, dan kepemimpinan beliau sebagai Gubernur Aceh wajib didukung oleh semua pihak,”tegas Cut Man yang juga ketua Partai Nasional Aceh (PNA) Nagan Raya itu
Dirinya meyakini bahwa peran Ketua DPRA sangat vital dalam mengadvokasi isu penanganan banjir Aceh ke tingkat pusat.
Desakan Status Bencana Nasional dan Sorotan Kinerja DPRA
Cut Man secara jujur menyatakan bahwa publik belum melihat adanya kerja politis dan strategis yang konkret dari Ketua DPRA untuk mendorong Pemerintah Pusat agar bergerak cepat.
“Seharusnya Ketua DPRA menggunakan otoritatif-nya dalam mendorong Pemerintah Pusat untuk menetapkan status banjir Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau sebagai Status Bencana Nasional,” ujarnya.
Selain itu, eks kombatan GAM ini juga menyoroti konteks lain yang mendesak, yaitu masalah pemadaman listrik yang terjadi selama kurang lebih dua minggu pasca-banjir serta hilangnya sinyal koneksi Telkomsel/HP yang juga berlangsung lebih dari dua minggu.
“Peran Ketua DPRA sangat strategis di sini. Beliau harus memanggil Direktur Utama atau Manajer PLN untuk meminta pertanggungjawaban publik. Termasuk memanggil pihak terkait yang mengurusi urusan sinyal Telkomsel/jaringan koneksi HP yang hilang pasca-banjir,” terang Cut Man.
Fungsi Pengawasan dan Kerugian Triliunan Rupiah
Teuku Cut Man menekankan bahwa eksistensi Ketua DPRA memiliki otoritas dan fungsi pengawasan yang sangat vital untuk memastikan Pemerintah Pusat bertindak cepat. Fungsi pengawasan ini juga harus digunakan untuk memastikan seluruh pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di Aceh turun langsung ke lapangan, serius, dan menggalang bantuan secara totalitas.
“Kerugian yang dialami Aceh pasca-banjir ini sudah mencapai triliunan rupiah, dengan kerusakan infrastruktur yang sangat parah di seluruh wilayah. Penanganan ini memerlukan kolaborasi dan tekanan politik tingkat tinggi, bukan hanya perjuangan satu orang,” pungkas Teuku Cut Man. (Ril)
