Narasiterkini.com, Meulaboh -Pemerintah daerah kabupaten Aceh Barat Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat melakukan survei atas laporan warga terkait kerusakan jembatan penghubung Desa Panton Makmur dan Alue Batee, Kecamatan Arongan Lambalek.
Adapun hasil survei dari tim PUPR Aceh Barat terdapat sejumlah lantai jembatan yang menggunakan papan sudah banyak lapuk akibat dimakan usia. Kerusakan ini dianggap sangat membahayakan masyarakat yang melintas apalagi memasuki malam hari.
Plt Kadis PUPR Aceh Barat Fadly Octora kepada media Selasa (7/4/2026) mengatakan, keberadaan jembatan rusak tersebut diketahui setelah adanya informasi dari warga setempat, setelah itu, ia langsung mengerahkan tim survei untuk melakukan peninjauan ke lapangan.
Setelah dilakukan peninjauan tim survei melaporkan bahwa benar jembatan penghubung Desa Panton Makmur dan Alue Batee itu mengalami rusak parah, bagian lapisan lantainya sudah banyak yg patah. Kondisi tersebut mengkhawatirkan keselamatan bagi pengendara yang melintas.
Ia menjelaskan bahwa Inspeksi lapangan hari ini bertujuan untuk memastikan tingkat kerusakan secara langsung sekaligus menentukan langkah penanganan cepat oleh instansi teknis. jembatan tersebut diketahui menjadi urat nadi perekonomian masyarakat setempat.
“Insyaallah dalam waktu dekat tim PUPR akan segera melakukan penanganan rehabilitasi, mengingat jembatan tersebut merupakan jalur vital bagi aktivitas khususnya para petani disana,’ujar Fadly.
Selain Benny Hardi Kabid jalan dan jembatan menambahkan bahwa setelah perbaikan selesai, pihaknya akan terus melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi jembatan tersebut. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika ada kerusakan serupa di wilayah lain agar bisa ditangani secepat mungkin.
“Kami terbuka terhadap masukan dan laporan masyarakat. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan infrastruktur di Aceh Barat tetap dalam kondisi baik dan aman digunakan,” tutupnya.
Dengan adanya langkah cepat dan tepat dari Dinas PUPR Aceh Barat, diharapkan akses masyarakat kembali lancar dan risiko kecelakaan dapat dicegah. Penanganan yang sigap ini menjadi bukti nyata bahwa kehadiran pemerintah daerah tidak hanya soal pembangunan, tetapi juga tentang responsivitas terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
