Narasiterkini.com | Blangpidie – Skandal dugaan pemerasan sistematis yang melibatkan oknum kepolisian di Polres Aceh Barat Daya (Abdya) mencuat ke publik hingga membuat Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) secara terbuka mendesak Polda Aceh untuk tidak “tutup mata” terhadap praktik pungli oknum aparat yang diduga menjadikan pemilik blender emas ilegal sebagai “sapi perah”.
Sekretaris SaKA, Erisman, mengungkapkan dugaan adanya pengutipan uang secara terorganisir di Kecamatan Babahrot. Tak tanggung-tanggung, para pemilik blender emas kabarnya dipanggil bergilir ke Polres Abdya untuk “dihidangkan” tarif setoran.
“Mereka dipanggil satu per satu ke polres Ini sudah terjadi bulan puasa sebelum lebaran
Modus Setoran Bulanan dan Dugaan “Restu” Atasan
Informasi yang dihimpun SaKA mengungkap pola pungli yang cukup rapi. Pada tahap awal, oknum polisi diduga mematok angka bervariasi tergantung jumlah tong blender yang dimiliki warga. Kini, praktik tersebut meningkat menjadi kewajiban setor setiap bulan.
Erisman meyakini aksi nekat ini tidak berdiri sendiri. Ia mencurigai adanya rantai komando yang terlibat dalam “bisnis pengamanan” tambang ilegal ini.
“Oknum ini pasti terorganisir. Tidak mungkin mereka senekat ini jika tidak ada ‘restu’ dari atasan. Propam Polda Aceh wajib turun ke Abdya. Jangan biarkan institusi Polri dirusak oleh mental premanisme berseragam,” tegasnya.
Ketajaman kritik LSM SaKA juga menyasar klaim Polres Abdya yang menyebut tidak menemukan penimbunan BBM jenis solar di lokasi blender emas Alue Peunawa.
Erisman menilai hasil investigasi lapangan kepolisian sangat tidak masuk akal dan terkesan menutup-nutupi fakta.
Padahal, menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan setidaknya 12 jerigen solar terpampang nyata di lokasi. SaKA bahkan mengklaim telah mengantongi identitas pemasok BBM ke tambang ilegal tersebut.
“Hasil turun lapangan personel Polres Abdya itu sangat aneh. Berani-beraninya menyatakan tidak ada penimbunan BBM padahal barang bukti jelas ada. Ini kinerja yang tidak becus atau sengaja dibutakan. Polda Aceh harus ambil alih sebelum kepercayaan masyarakat benar-benar runtuh,” pungkas Erisman.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polda Aceh diharapkan segera mengirimkan tim investigasi independen untuk mengusut tuntas dugaan “permainan” di wilayah hukum Kabupaten Abdya tersebut. (rilis)
