Narasiterkini.com, Meulaboh– Gerakan Masyarakat Peduli Anak (GEMPA) Aceh Barat, pertanyakan Bupati Aceh Barat yang menyatakan bahwa, pengamanan yang berujung pada pemukulan dan tendangan brutal yang dilakukan oleh oknum Satpol-PP Aceh Barat kepada Massa Aksi damai menyangkut kasus pelecehan seksual didepan gedung DP3AKB Aceh Barat pada 3 November 2021 lalu sesuai SOP itu hanya angin surga yang dihembuskan keruang publik.
Pasalnya, Kasatpol-PP bertugas dan bertanggung jawab, atau wewenangnya adalah penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
Alfarabi Harley, selaku Koordinator GEMPA melalui rilisnya yang diterima media ini pada Jumat (19/11/2021) mengatakan, menurut pihak GEMPA bagaimana bisa dikatakan sesuai SOP, padahal jelas bahwa, Kasatpol-PP itu tugas dan tanggung jawab, atau wewenangnya adalah penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
“Maka menurut hemat kami dan apa yang terjadi di lapangan pada pekan lalu jelas itu melanggar ketertiban umum dan ketentraman, maka berdasarkan tindakan anarkis oknum anggota Satpol-PP yang dilakukan itu kami ingin Kasatpol-PP segera di copot karena dia yang berhak bertanggungjawab atas kejadian itu, ini malah janji saja Bupati akan copot, ternyata omong kosong, yang katanya sudah sesuai SOP,” Ujarnya Alfarabi dengan tegas.
“Bagaimana Bupati Aceh Barat bisa mengatakan sudah sesuai prosedur jika tangan dan sepatu Pol-PP bebas digunakan untuk memukul dan menendang rakyat, artinya itukan melanggar ketertiban umum, ketentraman dan sangat tidak melindungi masyarakat (Pol-PP Aceh Barat anarkis),” ungkap Alfarabi.
“Atas peristiwa itu yang bertanggung jawab adalah pemimpin, karna komando ada pada pemimpin, maka hari ini kami meminta Kasatpol-PP,WH Aceh Barat dicopot sebab dialah yang paling bertanggung jawab atas pemukulan dan tendangan brutal terhadap masa aksi oleh salah satu anggotanya,” tegas Alfarabi.
Menurut pihak GEMPA, pada 8 November 2021 Bapak Bupati juga sudah berjanji dalam perjanjiannya, bahwa beliau akan mencopot Kasatpol PP-WH Aceh Barat dan memenuhi 3 tuntutan lainnya berkaitan dengan dinas terkait dan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Barat.
Mengenai 3 tuntutan lainnya yang menurut pihak GEMPA, Bupati Aceh Barat pernah menyampaikan ke media, bahwa beliau telah menindak lanjutinya, tapi sampai saat ini menurut GEMPA, tuntutan belum dipenuhi sesuai dengan janji bapak Bupati.
“Psikolog memang mengundurkan diri, semua orang itu tahu, dan itu telah disampaikan oleh kadis DP3AKB Aceh Barat dihadapan masa GEMPA pada tanggal 8 November 2021, terkait itu Bapak Bupati gak perlu menjelaskan lagi seakan-akan telah memenuhi tuntutan kami” jelasnya.
“Untuk evaluasi dinas DP3AKB Aceh Barat, dari dinas tersebut belum pernah kerumah korban untuk memberikan pendampingan, bahkan saat korban di panggil oleh Polda Aceh dan pihak Polres Aceh Barat kemarin, korban hanya didampingi oleh kuasa hukum dari YLBHI-Banda Aceh, dinas terkait kemana ?,” tanya Alfarabi.
Lanjutnya, Alfarabi, mengatakan, Kemarin pada hari Kamis pihak Polres Aceh Barat, melalui Waka Polres telah menjumpai pihak GEMPA untuk bernegosiasi, dan waka berjanji akan memfasilitasi pihak GEMPA untuk jumpa dan bicara langsung dengan Bupati Aceh Barat.
“Senin kami difasilitasi oleh pihak Polres untuk jumpa dengan Bupati Aceh Barat, jika dalam pertemuan hari Senin nanti Bupati Aceh Barat juga tidak mengindahkan tuntutan kami, kami duduki kembali kantor Bupati Aceh Barat”. Tegas Koordinator GEMPA.
Menurut keterangannya, Pihak GEMPA juga akan terus turun ke jalan sampai Bupati Aceh Barat benar-benar memenuhi tuntutan dari GEMPA sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani, tutupnya. (Dani)
