Narasiterkini.com, Meulaboh- Soal Antrean panjang di SPBU HMI Cabang Meulaboh meminta Aparat Penegak Hukum lakukan razia kendaraan penimbun minyak di SPBU dan mendesak PJ Bupati Aceh Barat bentuk Tim Independen.
Persoalan antrean panjang di SPBU yang belakangan ini kembali muncul telah banyak menjadi pertanyaan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan elemen Mahasiswa.
Berdasarkan hal tersebut ketua Formature HMI Cabang Meulaboh Aris Munandar mengakui jika ia bersama kawan-kawan pengurus HMI lainnya mengyakini soal adanya dugaan kejahatan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan oleh kendaraan roda 4 dan sejenisnya.
“Sebenarnya masalah ini sudah berulang kali kami dapati dan telah kami bahas di internal HMI, kami fikir bukan hanya soal menertibakan kendaran yang mengantri di SPBU, tapi aparat penegak hukum ikut memberantas jaringan penimbunan BBM dengan melakukan razia dan pemeriksaan di SPBU secara komprehensif,”Kata Ketua HMI Aris Munandar kepada Narasiterkini.com, melalui rilisnya Jumat (9/6/2023).
Menurutnya, razia harus dilakukan terhadap mobil-mobil yang diduga telah melakukan pengisian berulang dengan memakai pelat nomor kendaraan berbeda-beda, ditambah dengan tangki penyimpanan yang telah dimodifikasi pembelian dengan truck sawit tanpa muatan dan modus pembeli enceran memakai jerigen.
Lebih lanjut lagi mengatakan, berdasarkan pengamatan teman-teman HMI di lapangan indikasi dengan adanya mafia di kawasan Aceh Barat telah memberatkan masyarakat dengan harus mengantri panjang di SPBU, bahkan setelah mengantri panjang, terkadang para antrian juga tidak memperoleh BBM karna langka dan habis sehingga masyarakat harus menggantikan dengan BBM jenis yang lain.
Mengenai persoalan tersebut HMI meminta agar Bupati Aceh Barat dalam waktu dekat harus membentuk Tim Independen untuk bertugas mengawasi mobil.
Dikatakannya, kelakuan para Mafia penimbunan BBM jenis bersubsidi telah melanggar UU tentang Gas & Minyak, BBM bersubsidi adalah salah satu upaya pemerintah mengurangi beban yang dihadapi masyarakat, namun kondisi ini dimanfaatkan oleh para penimbun minyak untuk meperkaya diri.
Kami mendesak Bapak PJ Bupati Aceh Barat untuk membentuk Tim independen dalam waktu dekat. Tim independen adalah gabungan Polisi, TNI, LSM dan Jurnalis artinya orang-orang yang resah terhadap hal ini yang bertugas untuk mengawasi dan menangkap pelaku penimbun minyak,” Tandasnya. (RO)
