Narasiterkini.com, Meulaboh – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan pertemuan dengan kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia guna mewujudkan kerjasama pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumdan) air minum tirta Meulaboh dengan KPBU.
Dalam pertemuan tersebut Kurdi selaku Kepala dinas PUPR Aceh Barat menyampaikan, maksud kedatangan mereka menjumpai kementrian PUPR RI dengan tim direktorat jendral pembiayaan infrastruktur, dengan maksud agar dapat mendampingi para studi dan studi kelayakan untuk dilakukan sistem pengelolaan Perumdan AM Tirta Meulaboh ke Skema KPBU.
“Kedatangan kita kesana bermaksud untuk meminta dari sektorat agar dapat mendampingi pra dan studi kelayakan untuk KPBU air minum PDAM Meulaboh,”jelas Kurdi seperti yang disampaikan ke salah satu media Catat.co melalui keterangannya Kamis (29/8/2024)
Dari hasil pertemuan tersebut kata Kurdi pihak Direktorat pembiayaan infrastruktur bidang air jalan dan air minum menjelaskan bahwa mereka akan mempertimbangkan atas permintaan tersebut setelah adanya surat resmi dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat.
Walaupun demikian Kurdi menjelaskan bahwa dirinya bersama tim akan melakukan pertemuan lanjutan sekaligus rencana KPBU skala kecil terutama PDAM Meulaboh, “kita akan kembali setelah persiapan berkas yang diminta dalam pertemuan tersebut.
“Setelah nantinya dilakukan pra studi dan studi kelayakan, serta rencana kelayakan dan kepatutan rencana pembiayaan maka untuk mekanisme KPBU, pemerintah Aceh Barat akan melakukan penjajakan dengan badan usaha dan selanjutnya dilakukan tender dalam pengelolaan perusahaan air minum milik plat merah lewat mekanisme KPBU,”ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut ikut dihadiri dari Pemerintah Daerah kabupaten Aceh Barat Kadis PUPR, Kurdi, yang didampingi kepala bidang tata ruang dan bangunan gedung dinas PUPR, Chandra Peta, sementara dari direktorat pembiayaan infrastruktur bidang jalan dan air minum kementerian PUPR RI yaitu Charles Slanturi teknik penyehatan lingkungan Ahli muda atau ketua tim Pokja bidang tugas penyiapan investasi infrastruktur pemukiman.
Selanjutnya, Ditya Adipuma, Analis kebijakan ahli muda atau ketua tim Pokja bidang tugas penyiapan kerjasama investasi infrastruktur jalan dan jembatan dan Fenty Meilysa Syafril, Pratana Humas Ahli muda atau ketua tim Pokja bidang tugas komunikasi publik.
