NarasiTerkini.com, Meulaboh – Sejak Kamis pagi sekitar pukul 07.00 WIB terlihat aktivitas kantor Kechik di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, mulai normal kembali, sebelumnya kantor tersebut di segel oleh masyarakat setempat karena terjadi kesalahpahaman dengan aparat Gampong terkait pengelolaan dana kompensasi yang diberikan oleh perusahaan batu bara.
Kechik Gampong Suak Ribeu, Teuku Razali kepada media pada Kamis (14/4/2022) mengatakan, setelah mendapat berbagai masukan dari masyarakat setempat melalui komunikasi via telpon, bahwa untuk dana yang diterima dalam bentuk kompensasi dari perusahaan pertambangan batu bara sebanyak 11 juta rupiah setuju jika dana itu digunakan untuk membeli AC di masjid.
“Sejak tadi malam hingga sekarang ada beberapa masyarakat setempat memberikan masukan kepada saya terkait dana kompensasi tidak dipermasalahkan, lagi pula dana itu digunakan untuk pembelian AC, mengingat masjid kita juga masih kekurangan alat pendingin ruangan, dan manfaatnya juga untuk umum,”kata Teuku Razali.
Sementara itu kata Kechik, segala pengurusan administrasi gampong yang sebelumnya dialihkan kerumah Kechik kini sudah kembali seperti semula, yakni segala pengurusan gampong dilakukan di kantor balai desa seperti biasa, dan hari ini pun aparatur sedang mewacanakan untuk penambahan AC di masjid dan dalam waktu dekat ini akan dilakukan musyawarah kembali.
Ia menjelaskan, terkait tudingan di beberapa media yang mengatakan pengelolaan dana desa tidak transparansi itu tidak benar, karena keputusan yang diambil oleh Kechik melainkan masukan dan hasil musyawarah dalam bentuk kesempatan bersama.
Adapun dana kompensasi dari perusahaan pertambangan batu bara sebanyak 11 juta rupiah itu jika dibagikan hanya 15 ribu rupiah bagi masing-masing yang berhak mendapatkan, maka berdasarkan hal tersebut aparatur gampong menyarankan agar penggunaan dana kompensasi itu dialihkan saja ke masjid untuk pembelian AC seharga 8 juta sisanya dimasukkan dalam kas Gampong.
Kechik berharap agar persoalan ini tidak terus berlanjut jika memang ada ketidakcocokan terkait dengan kebijakan yang diambil, maka caranya lakukan musyawarah agar semuanya terarah, jangan bertindak sebagaimana yang tidak kita inginkan, kenapa dikatakan seperti itu, karena hal ini juga untuk menghindari kesalahpahaman antar kita sesama warga dan tidak menjadi bumerang diluar sana,”pungkasnya.
(RO)
