Narasiterkini.com, Suka Makmue– Usai rapat dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo tentang Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) secara virtual, Forum Komunikasi Pimpinan Kepala Daerah (Forkopimda) panggil pimpinan perusahaan yang ada di Nagan Raya, Jumat, (26/2/2021) siang.
Dalam pertemuan yang di moderatori oleh Sekda Ir Ardimartha itu terlihat hadir Kapolres Nagan Raya, AKBP Risno SIK, Kasdim 0116 Samil Fuddin, Pasiter Ainu Rokhman dan Kalak BPBD Nagan Raya, Irfanda Rinadi. Sementara dari pimpinan perusahaan terlihat 13 pimpinan pabrik dan kebun kelapa sawit di wilayah itu.
Catatan media di Nagan Raya banyak lahan gambut yang beralih fungsi menjadi kebun sawit (baik milik masyarakat maupun HGU perusahaan) sehingga rawa gambut tersebut rentan terbakar di saat musim kemarau tiba.
Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari 1 jam itu pihak perusahaan di Nagan Raya menyatakan diri sudah siap mendukung penanganan karhutla secara terpadu dengan sistem gotong royong. Begitu juga dengan koordinasi, disepakati untuk dibentuk group WhatsApp cikal bakal terbentuknya sebuah forum komunikasi karhutla di Kabupaten Nagan Raya.
Selain itu, Pemkab juga mewajibkan perusahaan untuk menyediakan kanal kanal di lahan perkebunan, sehingga jika dibutuhkan air tidak sulit dicari saat kemarau tiba. Tak hanya kebun sendiri, juga mewaspadai kebun masyarakat di sekitar HGU harus diperhatikan.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin, 22 Februari 2021 lalu. Dalam arahannya, setidaknya ada enam hal yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo terkait upaya pengendalian karhutla.
Presiden meminta agar upaya pencegahan diprioritaskan. Prioritas pencegahan jangan sampai terlambat karena jika sudah terlambat, upaya pemadaman akan jauh lebih sulit untuk dilakukan.
“Manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terorganisasi. Artinya, di desa itu kalau ada api kecil itu sudah harus memberitahukan agar segera bisa tertangani di depan. Bukan sudah terlanjur besar baru ketahuan, sulit memadamkan,” ujar Presiden Joko Widodo dalam arahannya. (*)
