Narasiterkini.com, Banda Aceh – Polemik terkait rencana lokasi pengolahan gas alam cair (LNG) dari cadangan gas besar di Blok Andaman antara Pemerintah Aceh dan Mubadala Energy terus menjadi perhatian publik. Menyikapi dinamika tersebut, Forum Bangun Investasi Aceh (ForBINA) mendorong kedua pihak untuk mengedepankan solusi yang saling menguntungkan demi memastikan percepatan pengembangan proyek strategis tersebut.
Direktur ForBINA, Muhammad Nur, menilai perbedaan pandangan mengenai skema pengolahan gas tidak seharusnya menjadi hambatan dalam realisasi investasi yang memiliki dampak besar bagi perekonomian Aceh dan nasional.
Diketahui, Pemerintah Aceh mengusulkan agar pengolahan gas dilakukan melalui fasilitas Onshore Processing Facility (OPF) di kawasan KEK Arun, sementara operator Blok Andaman, mubadalaenergy.com�, mempertimbangkan penggunaan skema Floating Production Storage Offloading (FPSO) yang dinilai lebih efisien dari sisi teknis dan keekonomian proyek.
“Kita memahami Pemerintah Aceh memiliki kepentingan agar pengolahan gas dilakukan di darat melalui fasilitas OPF di KEK Arun. Dengan begitu, manfaat ekonomi yang diperoleh daerah akan lebih besar, mulai dari penciptaan lapangan kerja, ketahanan energi daerah, tumbuhnya industri turunan hingga peningkatan investasi,” kata Muhammad Nur.
Namun demikian, menurutnya, Mubadala Energy juga memiliki pertimbangan teknis, efisiensi biaya, keekonomian proyek, serta aspek waktu pengembangan lapangan yang menjadi dasar dalam mempertimbangkan opsi FPSO.
Karena itu, ForBINA mendorong adanya dialog terbuka yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk SKK Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
“Semua pihak perlu duduk bersama untuk mencari titik temu. Jangan sampai perbedaan pendekatan justru menghambat realisasi investasi dan pengembangan cadangan gas yang sangat potensial ini. Jika itu terjadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat Aceh,” ujarnya.
Muhammad Nur menambahkan, keberadaan KEK Arun merupakan aset strategis yang telah memiliki infrastruktur energi dan industri yang memadai untuk mendukung hilirisasi gas di Aceh. Namun, aspek komersial dan teknis yang menjadi pertimbangan investor juga perlu dihormati.
Sebagai jalan tengah, ForBINA menawarkan pendekatan berbasis kajian komprehensif yang dapat mengakomodasi kebutuhan efisiensi proyek sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah bagi perekonomian Aceh.
“Kami berharap ada ruang kompromi yang memungkinkan investasi tetap berjalan sesuai perhitungan bisnis investor, tetapi pada saat yang sama Aceh juga memperoleh manfaat maksimal dari pengembangan Blok Andaman. Prinsipnya, jangan ada pihak yang merasa dirugikan,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan pengembangan Blok Andaman tidak hanya penting bagi investor dan pemerintah, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu pusat energi nasional di masa mendatang.
“Yang terpenting saat ini adalah membangun komunikasi yang konstruktif. Potensi gas Blok Andaman harus menjadi peluang bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat iklim investasi di Aceh,” pungkas Muhammad Nur.(Ril)
