Narasiterkini.com | Blangpidie – Ancaman kondisi memprihatinkan ini terjadi saban tahun, namun, kali ini ancamannya lebih besar ketimbang tahun-tahun sebelumnya, dimana petani dipaksa merugi akibat lemahnya respon pihak pemerintah.
Kekesalan petani, diungkapkan Jamhir, warga Gampong Iku Lhung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), selaku orang yang bertanggungjawab terhadap aneuk blang (petani) agar kebutuhan terpenuhi, ia dituntut memperjuangkan hak-hak tersebut.
Musim tanam tahun ini, puluhan hektare sawah milik warga setempat terancam gagal panen, malah 50 hektare dipastikan tidak mungkin dipanen lagi yang disebabkan oleh rendaman air luapan sungai saat banjir melanda wilayah itu.
“Ada sekitar 50 hektare dipastikan gagal panen akibat terendam banjir luapan,” ungkap Jamhir, Keujrun Blang gampong setempat, Kamis, 08 Februari 2024.
Menurutnya, terjadinya luapan banjir diakibatkan kedangkalan sungai dan membutuhkan pengerukan serta pembangunan tebing pemisah agar ancaman luapan dapat diminimalisir, hal tersebut dibutuhkan perhatian dan solusi dari pemerintah.
Lanjut Jamhir, jika pemerintah tidak segera menangani persoalan yang dialami msyarakat tersebut, maka kejadian serupa akan kembali terulang, yang disayangkan petani harus mengalami kerugian saat padi hendak dipanen.
Ia mengatakan, bahwa kondisi ini sudah pernah disampaikan kepada Penjabat (Pj) Bupati Abdya tahun lalu. Pj Bupati telah mengirim utusan dari dinas terkait untuk melihat kondisi tersebut, namun belum ada tindak lanjut.
“Tahun lalu, kondisi ini sudah pernah kami sampaikan kepada Bapak Pj Bupati Abdya. Beliau sudah mengirim utusan dari pihak dinas terkait untuk melihat langsung kondisi tersebut. Namun, sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi bagaimana kelanjutannya,” kata Jamhir.
Menurutnya, solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan pengerukan sungai di sekitar kawasan persawahan dan membangun tebing pemisah sepanjang 17 meter untuk memisahkan 4 aliran sungai di kawasan tersebut.
“Kami berharap semoga keluhan yang pernah kami sampaikan kepada pemerintah segera ditindak lanjuti,” tuturnya.
