Narasiterkini.com, Blangpidie – Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Akmal Ibrahim melaporkan permaslahan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Cemerlang Abadi (CA) kepada Ombudsman Perwakilan Aceh di Banda Aceh pada Selasa 5 September 2021.
Dengan langsung mendatangi kantor Ombudsman Aceh, Bupati Abdya Akmal Ibrahim diterima oleh Kepala Ombudsman, Taqwaddin. Kedatangan nya itu lantaran paska putusan Mahkamah Agung RI tentang menolak gugatan PT CA pada 28 Oktober 2020, yang berlokasi di Kecamatan Babahrot Kabupaten Abdya tersebut tak kunjung bisa dibagikan kepada masyarakat sesuai pernah disampaikan Bupati Akmal.
Hampir setahun putusan Mahkamah Agung memutuskan perkara gugatan lahan eks PT CA dan di umumkan di website resmi MA, namun pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh tak kunjung menyerahkan titik koordinat sebagai bahan Bupati Abdya untuk melakukan eksekusi pembagian kepada masyarakat.
“Saya ingin persoalan ini segera tuntas, Muspida Abdya sudah sepakat untuk segera menyelesaikan masalah ini. Namun dalam hal ini kami menilai ada instansi vertikal yang terkesan menghalangi pembagian tanah ini kepada masyarakat,” jelasnya kepada Kepala Ombudsman.
Padahal, kata Akmal, wilayah tersebut merupakan lahan yang tidak digarap oleh perusahaan. Disisi lain Pemkab Abdya juga sudah tidak memberikan rekomendasi perpanjangan izin untuk perusahaan tersebut.
“Bahkan lahan yang menjadi objek permasalahan sudah ada putusan hukum yang berkekuatan tetap (inkrach) dari Mahkamah Agung (MA), jadi dimana lagi persolan ini terhambat,” bebernya.
Sementara Kepala Ombudsman Taqwaddin mengaku siap membantu persoalan yang dikeluhkan Bupati Abdya. Ia akan ikut menyelesaikan permasalahan lahan HGU eks PT. CA, yang tak kunjung selesai.
“Insya Allah akan kami bantu menyelesaikan kendala dan hambatan terkait rencana pendistribusian lahan untuk warga, apa lagi ini menyangkut kepentingan publik,” ungkap Taqwaddin.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan turun ke lapangan dan akan membahas bersama kendala dan hambatan yang selama ini terjadi.
“Mungkin kami akan melakukan investigasi lapangan dan kemudian akan meminta klarifikasi pada beberapa pihak terkait, lalu mengadakan rapat koordinasi, yang melibatkan para stakholder terkait masalah ini, dan nanti kita akan menggali informasi mendalam, sehingga ada solusi yang tepat yang sesuai aturan dan putusan pengadilan,” kata Taqwaddin. (Taufik)
